Pusat Tanya Jawab & Informasi Bantuan
Frequently Asked Questions (FAQ)
Jawaban resmi atas pertanyaan yang paling sering diajukan masyarakat dan pelaku usaha mengenai pelayanan perizinan, jam operasional MPP Jakabaring, dan fasilitasi investasi di Kota Palembang.
Seluruh daftar persyaratan izin dan non-perizinan dapat dilihat langsung pada menu Katalog Perizinan & Syarat di portal ini, atau melalui portal SiPPERI (https://sipperi.palembang.go.id). Anda dapat memilih kategori bidang izin untuk melihat checklist dokumen lengkap yang harus dipersiapkan.
Mayoritas layanan perizinan dan non-perizinan di DPMPTSP Kota Palembang berbiaya Rp 0,- (GRATIS), termasuk penerbitan NIB OSS-RBA dan izin operasional teknis. Untuk izin tertentu yang memiliki retribusi daerah (seperti Persetujuan Bangunan Gedung / PBG dan Izin Reklame), tarif dihitung transparan sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang dan wajib disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui kanal perbankan resmi tanpa uang tunai.
Lama waktu penyelesaian izin (SLA) bervariasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing izin: Untuk NIB Usaha Risiko Rendah dapat selesai dalam 1 hari kerja (instan); Izin operasional teknis rata-rata 3 hingga 5 hari kerja; dan PBG/SLF antara 14 hingga 28 hari kerja bergantung pada kelengkapan sidang teknis.
Layanan tatap muka di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang (Jakabaring) dibuka setiap hari kerja: Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. Sedangkan layanan formulir online, konsultasi daring, dan sistem OSS/SimBG dapat diakses 24 jam setiap hari.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan resmi melalui formulir Layanan Pengaduan di portal ini (akan langsung mendapatkan Kode Tiket untuk melacak tindak lanjut), atau melalui kanal nasional SP4N LAPOR (https://lapor.go.id), atau melalui WhatsApp Hotline Pengaduan DPMPTSP di nomor yang tertera di portal.
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro/Kecil wajib melaporkan setiap semester, sedangkan Usaha Menengah dan Besar wajib melaporkan setiap triwulan (Triwulan I s.d. IV) melalui sistem OSS. DPMPTSP menyediakan layanan Klinik Konsultasi LKPM gratis untuk membimbing pengisian.
Masih Memiliki Pertanyaan Lain?
Petugas Customer Service dan Helpdesk Mal Pelayanan Publik (MPP) Palembang siap membantu Anda melalui layanan formulir daring ber-tiket atau hotline resmi.